61. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali jabatan. Pasal yang mengatur hal ini telah mengalami amandemen sebanyak....
A. Satu Kali
B. Dua Kali
C. Tiga Kali
D. Empat Kali
E. Lima Kali
Jawabannya: A. Satu Kali
Pembahasannya: Masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 pada pasal 7 yang telah diamandemen sebanyak satu kali
62. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan...
A. MPR
B. DPR
C. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Konstitusi
E. Komisi Yudisial
Jawabannya: B. DPR
Pembahasannya: Berdasarkan pasal 13 ayat 3 dijelaskan bahwa presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
63. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen pada tanggal...
A. 18 Agustus 2000
B. 21 Oktober 1999
C. 11 Agustus 2002
D. 9 November 2001
E. 15 September 2003
Jawabannya: A. 18 Agustus 2000
Pembahasannya: Berdasarkan pasal 19 ayat 1 anggota DPR dipilih melalui pemelihan umum. Pasal ini mengalami perubahan pada saat amandememn kedua tanggal 18 Agustus 2000
64. Pada tanggal 9 November 2001 ada beberapa pasal yang diamandemen. Beberapa pasal yang diamandemen pada tanggal tersebut adalah...
A. 5, 7, dan 13
B. 23D, 24, dan 31
C. 26, 27, dan 30
D. 17, 20, dan 21
E. 1, 3, dan 6
Jawabannya: E. 1, 3, dan 6
Pembahasannya: Pada amandemen ketiga tanggal 1-9 November 2001 pasal-pasal yang mengalami perubahan diantaranya pasal 1, 3, 6, 6a, 7a, 7b, 7c, 8, 11, 17, 22c, 22d, 22e, 23, 23a, 23c, 23e, 23f, 23g, 24, 24a, 24b, 24c.
65. Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya...
A. 3/4 dari jumlah anggota yang hadir
B. 50% + 1 dari jumlah anggota yang hadir
C. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir
D. 50% dari jumlah anggota yang hadir
E. 25% dari jumlah kehadiran
Jawabannya: C. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir
Pembahasannya: Sesuai dengan pasal 7b (7) dijelaskan bahwa keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
66. Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal...
A. 26
B. 35
C. 36
D. 1 ayat 3
E. 1 ayat 1
Jawabannya: D. 1 ayat 3
Pembahasannya: Pasal 1 ayat 3 menjelaskan negara Indonesia adalah negara hukum
67. Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah...
A. Presiden
B. MPR
C. DPR
D. Komisi Yudisial
E. Mahkamah Konstitusi
Jawabannya: B. MPR
Pembahasannya: Pada pasal 8 aayt 2 dijelaskan bahwa apabila terjadi kekososngan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
68. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan hasil pasal yang sudah diamandemen pada tanggal...
A. 21 Oktober 1999
B. 18 Agustus 2000
C. 9 November 2001
D. 11 Agustus 2002
E. 15 September 2003
Jawabannya: B. 18 Agustus 2000
Pembahasannya: Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan bunyi pasal 26 yang diamandemen pada tanggal 18 Agustus 2000 atau amandemen kedua.
69. Pasal di bawah ini yang merupakan hasil amandemen tanggal 9 November 2001 adalah...
A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan undang-undang
B. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
C. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya
D. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
E. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
Jawabannya: D. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
Pembahasannya: Pasal 23g merupakan salah satu pasal hasil amandemen ketiga tanggal 9 November 2001
70. DPR Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun merupakan isi pasal...
A. 19 Ayat 3
B. 20 Ayat 1
C. 21
D. 22A
E. 22B
Jawabannya: A. 19 Ayat 3
Pembahasannya: Pasal 19 ayat 3 berisi DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
