A. 16 Agustus 1945
B. 27 Desember 1949
C. 5 Juli 1959
D. 15 Desember 1955
E. 17 Agustus 1950
Jawabannya: E. 17 Agustus 1950
Pembahasannya: Berlakunya UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 membuat Indonesia kembali menjadi negara yang berbentuk kesatuan karena pada saat Konstitusi RIS yang berlaku, Indonesia berbentuk serikat sehingga menjadi negara terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian
82. Pada saat UUD berlaku, ada lembaga yang bernama konstituante. Tugas konstituante adalah...
A. Menjalankan konstitusi
B. Menbantu kinerja presiden
C. Membuat konstitusi
D. Mengawasi kinerja para menteri
E. Menjalankan fungsi DPR
Jawabannya: C. Membuat konstitusi
Pembahasannya: Konstituante bertugas membuat Konstitusi karena pada saat itu UUDS hanya bersifat sementara sehingga oleh para tokoh dinilai bahwa Indonesia membutuhkan konstitusi yang tetap. Anggota Konstituante dipilih melalui pemilu
83. Semua negara mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam...
A. Batang tubuh pasal 29
B. Batang tubuh pasal 28
C. Batang tubuh pasal 30
D. Pembukaan UUD 1945
E. Batang tubuh pasal 28l
Jawabannya: D. Pembukaan UUD 1945
Pembahasannya: Pembukaan UUD 1945 alinea 1 berbunyi:
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
84. Presiden mempunyai suatu kewenangan pada saat keadaan memaksa. Peraturan Perundangan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa adalah...
A. Keppres
B. Perpu
C. UU
D. PP
E. Perda
Jawabannya: B. Perpu
Pembahasannya: Perpu dibuat sendiri oleh presiden dalam keadaan yang memaksa. Perpu harus diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya. Apabila DPR menolak maka perpu itu harus dicabut.
85. Penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah...
A. Sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer
B. Sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensial
C. Munculnya tritura
D. Lembaga lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, dan BPK belum dibentuk berdasar UUD 1945 dan masih bersifat sementara
E. Dibentuknya konstituante
Jawabannya: A. Sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer
Pembahasannya: Penyimpangan pertama terhadap UUD 1945 adalah adanya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, dimana sistem pemerintahan berganti menjadi parlementer
86. Proses amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan MPR sudah sesuai dengan UUD 1945 Pasal...
A. 33
B. 34
C. 35
D. 36
E. 37
Jawabannya: E. 37
Pembahasannya: Bab XVI UUD 1945 mengatur tentang perubahan undang-undang dasar, yaitu pada pasal 37
87. Undang-undang tidak serta merta dapat berlaku. Syarat berlakunya Undang-Undang adalah setelah...
A. Ditandatangi presiden
B. Diundangkan dalam lembaran negara
C. Pertama kali dikeluarkan
D. Presiden dan DPR menyetujui
E. Ketua DPR menandatangani UU tersebut
Jawabannya: B. Diundangkan dalam lembaran negara
Pembahasannya: Syarat berlakunya UU adalah setelah diundangkan dalam lembaran negara. Tanggal mulai berlakunya sebuah UU menurut yang ditentukan dalam UU tersebut, tetapi jika tidak disebutkan tanggal mulai berlakunya maka secara otomatis akan berlaku setelah 30 hari diundangkannya UU tersebut.
88. Dalam batang tubuh UUD 1945, yang mengatur tentang kementrian negara adalah pada bab...
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
Jawabannya: C. 5
Pembahasannya: Bab 5 UUD 1945 mengatur mengenai kementerian negara yang lebih dijabarkan pada pasal 17
89. Aturan peralihan dan aturan tambahan merupakan hasil amandemen yang berlangsung pada tanggal...
A. 7-15 September 2003
B. 1-11 Agustus 2002
C. 1-9 November 2001
D. 7-8 Agustus 2000
E. 14-21 Oktober 1999
Jawabannya: B. 1-11 Agustus 2002
Pembahasannya: Amandemen keempat pada tanggal 1-11 Agustus 2012, salah satunya adalah mengubah aturan peralihan dan aturan tambahan
90. Jika peraturan pemerintah pengganti Unddang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut maka...
A. Harus dicabut
B. Langsung sah
C. Wajib diundangkan
D. Ditulis dalam Lembaran Negara
E. Diajukan lagi pada masa selanjutnya
Jawabannya: A. Harus dicabut
Pembahasannya: Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus dicabut karena dalam merumuskan suatu UU, presiden dan DPR harus bersama-sama tidak hanya bersifat fakultatif. Perpu dibuat oleh presiden dalam keadaan memaksa sehingga jika di persidangan berikutnya DPR tidak menyetujuinya maka harus dicabut dan tidak digunakan kembali
