21. Hak seseorang untuk mengganti status kewarganegaraannya diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal....
A. 24 ayat 1
B. 24 ayat 2
C. 25
D. 26 ayat 1
E. 27 ayat 1
Jawabannya : D. 26 ayat 1
Pembahasan : Pasal 26 ayat 1 UU HAM menjelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya
22. Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan disebut dengan....
A. Actio popularis
B. Actio imparsial
C. Actio olografis
D. Actio posita
E. Klausul eksemsi
Jawabannya : A. Actio popularis
Pembahasan : Actio popularis adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan
23. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim yang ditetapkan oleh.... dan memiliki masa jabatan selama lima tahun.
A. Mahkamah Agung
B. DPR
C. Presiden
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Menkopolhukam
Jawabannya : C. Presiden
Pembahasan : Sembilan hakim konstitusi yang menjadi anggota dari Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Presiden
24. Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan masa jabatan selama.... dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan.
A. 2 tahun
B. 4 tahun
C. 5 tahun
D. 7 tahun
E. 10 tahun
Jawabannya : B. 4 tahun
Pembahasan : Sesuai pasal 34 UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan
25. Dalam sebuah proses hukum yang berlaku, penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada....
A. Hakim
B. Ketua Pengadilan
C. Panitera Pengadilan
D. Penuntut Umum
E. Kuasa Hukum Terdakwa
Jawabannya : D. Penuntut Umum
Pembahasan : Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
26. Pasal yang mengatur hak asasi wanita berkaitan tentang perkawinan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia adalah....
A. Pasal 50
B. Pasal 51
C. Pasal 53
D. Pasal 56
E. Pasal 62
Jawabannya : B. Pasal 51
Pembahasan : Hak asasi wanita berkaitan tentang perkawinan diatur dalam UU tentang HAM pasal 51 ayat 1-3
27. Karya pelaku pertunjukan berupa lagu yang telah dijual hak ekonominya, dapat beralih kembali kepemilikan hak ekonominya kepada Pelaku Pertunjukan setelah...
A. 70 tahun
B. 50 tahun
C. 30 tahun
D. 25 tahun
E. 10 tahun
Jawabannya : D. 25 tahun
Pembahasan : Sesuai pasal 30 UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun
28. Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk di lingkungan....
A. Peradilan umum
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Pengadilan Tata Usaha Negara
E. Pengadilan Militer
Jawabannya : A. Peradilan umum
Pembahasan : Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.
29. Asas hukum di mana sebuah perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) disebut dengan....
A. Asas retroaktif
B. Asas indubio pro reo
C. Asas similia similibus
D. Asas equality before the law
E. Asas pacta sunt servanda
Jawabannya : C. Asas similia similibus
Pembahasan : Arti istilah dalam soal nomor 39 adalah:
- Asas Retroaktif (Suatu asas hukum yang diberlakukan surut. Artinya hukum baru dibuat, dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat
- Asas indubio pro reo
Dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa
- Asas similia similibus
Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama
- Asas equality before the law
Suatu asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (setiap orang diperlakukan sama)
- Asas pacta sunt servanda
Perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang bersangkutan
30. Perkara-perkara di bawah ini termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga, kecuali....
A. Status hukum properti
B. Kepailitan
C. Hak Kekayaan Intelektual
D. Lembaga Penjamin Simpanan
E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Jawabannya : A. Status hukum properti
Pembahasan : Selain berwenang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU), Pengadilan Niagara juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual serta sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan
