1. Rakyat sebagai salah satu unsur mutlak suatu negara, memiliki peranan yang sangat penting dalam
melaksanakan pembangunan berbagai aspek kehidupan. Untuk itu setiap warga negara memiliki jaminan
hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang diberikan negara. Salah satu hak dan kewajiban warga
negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Upaya bela negara sebagaimana diatur oleh:
(A) UU No. 3 tahun 2002
(B) UU No. 3 tahun 2003
(C) UU No. 3 tahun 2004
(D) UU No. 3 tahun 2005
(E) UU No. 3 tahun 2006
2. Suatu negara harus mempunyai unsur-unsur berikut, kecuali :
(A) penduduk yang tetap
(B) wilayah tertentu
(C) pemerintah
(D) kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain
(E) partai politik
3. Yang termasuk unsur-unsur pembentuk (konstitutif) negara adalah sebagai berikut kecuali :
(A) Harus ada rakyat
(B) harus ada lambang negara
(C) harus ada daerah
(D) harus ada pemerintah yang berdaulat
(E) harus ada pengakuan oleh Negara lain (deklaratif)
4. Setiap warga negara dituntut memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk berpartisipasi dalam usaha
pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berkaitan dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman
dan ganguan. Oleh karena itu usaha pembelaan negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara. Ada
beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia,
diantaranya yaitu, kecuali:
(A) untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman
(B) untuk menjaga keutuhan wilayah negara
(C) untuk mendapatkan perhatian Pemerintah
(D) merupakan panggilan sejarah
(E) merupakan kewajiban setiap warga negara
5. Mempertahankan negara merupakan salah satu fungsi negara yang sangat penting dalam kaitannya dengan
usaha pembelaan negara. Salah satu fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu bahwa untuk mencapai tujuan
bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban
atau bertindak sebagai stabilisator. fungsi tersebut adalah:
(A) Fungsi penertiban (law and order)
(B) Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran
(C) Fungsi Pertahanan
(D) Fungsi keadilan
(E) Fungsi hukum
6. Dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis
karena TNI memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi
kehormatan dan keselamatan bangsa, dan melaksanakan operasi militer selain perang. Disamping itu ikut serta
secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Hal tersebut diatur dalam UU RI
Nomor 3 Tahun 2002, pasal:
(A) Pasal 10 ayat (1)
(B) Pasal 10 ayat (2)
(C) Pasal 10 ayat (3)
(D) Pasal 10 ayat (4)
(E) Pasal 10 ayat (5)
7. Pengaruh Jepang dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang outentik tampak dalam …
(A) isi naskah proklamasi
(B) tahun dalam naskah proklamasi
(C) bahasa dalam naskah proklamasi
(D) penandatanganan naskah proklamasi
(E) cara penyusunan naskah proklamasi
8. Setelah Gerakan 30 September/PKI 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966
(Supersemar). Tujuan dikeluarkannya Supersemar adalah …
(A) memberi mandat pada Letjen Soeharto untuk menjadi pejabat presiden
(B) memerintahkan pada Letjen Soeharto selaku Pangkostrad untuk meghancurkan PKI karena sebagai dalang
G30S/PKI
(C) menugaskan Letjen Soeharto untuk mereshuffle kabinet karena banyak yang terlibat G 30S/PKI
(D) memberi wewenang pada Letjen Soeharto untuk melaksanakan Tritura yang disuarakan oleh KAMI
(E) memberi wewenang pada Letjen Soeharto selaku Pangkostrad untuk mengamankan dan mengembalikan
ketertiban Jakarta setelah G 30 S/PKI
9. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ditandai dengan terjadinya penyelewengan terhadap UUD 1945 dan
Pancasila. Bentuk penyelewengan tersebut di antaranya adalah ….
(A) pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR/MPR
(B) manifesto politik presiden dijadikan sebagai GBHN
(C) konfrontasi dengan Belanda untuk memperebutkan Irian Barat
(D) penyederhanaan partai politik menjadi PDI dan PPP
(E) pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan
10. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru, hal ini
ditandai dengan dikeluarkannya UU No 40 tahun 1999 tentang ….
(A) pelaksanaan pemilihan umum yang luber jurdil
(B) pencabutan doktrin Dwi Fungsi ABRI
(C) kebebasan pers
(D) pencabutan pelaksanaan P4 (Pedoman Pelaksanaan dan Pengamalan Pancasila)
(E) otonomi daerah
11. Penataan politik di awal kemerdekaan ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No X tanggal 16
Oktober 1945 mengenai ....
(A) perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer
(B) kebebasan mendirikan partai politik bagi rakyat Indonesia
(C) perubahan sistem perekonomian dari gerakan benteng ke sistem ali baba
(D) perubahan demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin
(E) pemberian wewenang kepada KNIP untuk membantu presiden dalam menetapkan GBHN
12. Agresi militer Belanda II yang dimulai tanggal 18 Desember 1948 ditandai dengan penyerangan terhadap Ibu
Kota Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan pelanggaran terhadap perjanjian ....
(A) Linggarjati
(B) Renville
(C) Roem Royen
(D) Konferensi Meja Bundar
(E) New York
1. Jawab: A
Upaya bela negara sebagaimana diatur oleh UU No. 3 tahun 2002 diselenggarakan melalui:
a) pendidikan kewarganegaran;
b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
c) pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib;
d) melalui pengabdian sesuai dengan profesi.
2. Jawab: E
Suatu negara harus mempunyai unsur-unsur :
a) penduduk yang tetap,
b) wilayah tertentu,
c) pemerintah, dan
d) kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.
3. Jawab: B
Yang termasuk unsur-unsur pembentuk (konstitutif) negara adalah:
a) harus ada rakyat
b) harus ada daerah
c) pemerintah yang berdaulat
d) pengakuan oleh Negara lain (deklaratif)
4. Jawab: C
Setiap warga negara dituntut memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk berpartisipasi dalam usaha
pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berkaitan dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman
dan ganguan. Oleh karena itu usaha pembelaan negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara. Ada
beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia,
diantaranya:
a. untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman;
b. untuk menjaga keutuhan wilayah negara;
c. merupakan panggilan sejarah;
d. merupakan kewajiban setiap warga negara.
5. Jawab: A
Mempertahankan negara merupakan salah satu fungsi negara yang sangat penting dalam kaitannya dengan
usaha pembelaan negara. Setiap negara mesti menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu
yaitu:
- Fungsi penertiban (law and order); Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan
dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.
- Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran; Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan
campur tangan dan peran aktif dari negara.
- Fungsi Pertahanan; yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi
dengan alat-alat pertahanan.
- Fungsi keadilan; yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut, ada beberapa hal yang mesti kita pahami yaitu
1) keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban;
2) pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
3) kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah POLRI;
4) kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.
6. Jawab: C
Dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis
karena TNI memiliki tugas untuk :
a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
c. melaksanakan operasi militer selain perang;
d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (Pasal 10 ayat (3)
UURI Nomor 3 Tahun 2002).
7. Jawab: B
Dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digunakan tahun 05 (2005) tahun tersebut merupakan tahun
Jepang, sehingga hal ini menandai adanya pengaruh Jepang. Seharusnya ditulis tahun 1945 karena naskah
proklamasi dibuat pada 17 Agustus 1945.
8. Jawab: E
Tujuan dikeluarkannya Supersemar oleh Presiden Soekarno adalah memberi wewenang pada Letjen Soeharto
selaku Pangkostrad untuk mengamankan dan mengembalikan ketertiban Jakarta setelah G 30 S/PKI.
9. Jawab : B
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ditandai dengan terjadinya penyelewengan terhadap UUD 1945 dan
Pancasila. Bentuk penyelewengan tersebut di antaranya adalah :
- manifesto politik presiden dijadikan sebagai GBHN
- anggota DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan diganti menjadi DPR-GR
- pelaksanaan Nasakom
- anggota DPR/MPR diangkat menjadi menteri-menteri negara
- keluar dari PBB
- politik luar negeri cenderung pada Blok Timur
10. Jawab: C
Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru, hal ini
ditandai dengan dikeluarkannya UU No 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers.
11. Jawab: E
Penataan politik di awal kemerdekaan ditandai dengan dikeluarkannya :
- Maklumat Pemerintah No X tanggal 14 Nopember 1945 mengenai perubahan sistem pemerintahan dari
presidensial ke parlementer
- Maklumat Pemerintah No X tanggal 3 Nopember 1945 mengenai kebebasan mendirikan partai politik bagi
rakyat Indonesia
- Maklumat Pemerintah No X tanggal 16 Oktober 1945 mengenai pemberian wewenang kepada KNIP untuk
membantu presiden dalam menetapkan GBHN
12. Jawab: B
Agresi militer Belanda II yang dimulai tanggal 18 Desember 1948 ditandai dengan penyerangan terhadap Ibu
Kota Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Renville.
